81 TAHUN NKRI MERDEKA, TAPI SELUMA BELUM MERDEKA DARI PENINDASAN PLN — Denda Gaib, Intimidasi Anggota Propam Bersenjata, & Saat Azan Dipadamkan,setiap pagi Mati lampu Berpuluh kali, Surat Dikirim Sampai Kementerian ESDM RI

SELUMA – Warta Global Bengkulu: 81 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Tapi di Kabupaten Seluma, rakyatnya belum merdeka dari penindasan yang berkedok pelayanan publik. Listrik mati-hidup hampir setiap pagi dan saat Azan berkumandang. Denda puluhan juta muncul lalu hilang secara gaib setelah diberitakan. Warga ditagih dengan ancaman pidana dan didatangi pihak PLN/Vendor bersama anggota Dit Pam  Obvit serta Provos bersenjata lengkap — padahal yang melanggar aturan justru petugas PLN sendiri. Kabel bergelantungan setinggi lutut bertahun-tahun tidak diperbaiki, sementara tiang listrik ditanam di pekarangan warga tanpa izin dan tanpa sepeser pun kompensasi.

 

Agus — warga sekaligus Pimpinan Redaksi Warta Global Bengkulu — hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, melayangkan pengaduan resmi ke Kementerian ESDM RI, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, PLN UID Bengkulu, hingga PLN ULP Tais Seluma. Bukan sekadar keluhan — ini laporan dugaan pelanggaran hukum pidana, pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, dan penyalahgunaan wewenang yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

 

🔴 KASUS RP11 JUTA YANG HILANG SECARA GAIB — TAHUN 2024, DIKUNJUNGI PIHAK BERSENJATA :

Tahun 2024 di Daerah Betungan, warga bernama Riskan — orang tua Agus — didenda Rp11.000.000. Faktanya: meteran dipindahkan oleh PETUGAS PLN SENDIRI, tanpa sosialisasi, tanpa peringatan, tanpa teguran. Saat warga disuruh membeli kabel sendiri dan mengajukan registrasi ulang — tiba-tiba denda Rp11 juta muncul. Yang datang Petugas PLN/vendor ke 3 bersama 2 Anggota  Propam Polda Bengkulu, Begitu Pun Yang terjadi sama tetangga saya yang meteran tukaran di pindahkan Oleh Petugas PLN Tahun 2005,sekarang balik nama Ken tagihan Non Taglis/Denda Rp.1.7 juta beberapa hari yang lalu.

 Letak Tiang Listrik Pas dipekarangan Rumah Saya

Setelah Warta Global TV meliput dan menayangkan beritanya berulang-ulang — DENDA RP11 JUTA HILANG SECARA GAIB. Tanpa surat pencabutan. Tanpa penjelasan.

 

DUGAAN HUKUM: Jika denda bisa "dihapus" begitu saja setelah tekanan publik — berarti sejak awal tidak ada dasar hukum yang sah. Menetapkan denda tanpa dasar = Pasal 382 KUHP — Penggelapan dan Pasal 378 KUHP — Penipuan, karena meminta pembayaran dengan alasan yang tidak benar. Menggunakan pihak bersenjata untuk menekan pembayaran = Pasal 368 KUHP — Pemerasan, yaitu dengan ancaman memaksa orang menyerahkan harta benda. Ancaman pidana penjara kepada yang bukan pelaku = Pasal 336 KUHP — Pengancaman.

 Baca Juga : https://bengkulu.wartaglobal.id/2026/08/konsumen-seluma-dicecar-non-taglisdenda.html

⚡ 21 TAHUN DIAM — LALU DENDA RP2,7 JUTA MUNCUL SETELAH PEMILIK ALMARHUM :Tahun 2005 — petugas PLN sendiri yang memindahkan meteran rumah mertua Agus. Tidak ada sosialisasi: "Jangan dipindahkan, lebih baik naik daya." Tidak ada teguran. Selama 21 TAHUN PLN DIAM SAJA. Setelah pemilik meninggal dan Agus didatangi oleh Petugas PLN/vendor ke-3,meninggalkan surat kertas merah/panggilan pertama dipaksa mengurus balik nama — tiba-tiba denda Rp2.700.000 muncul "dari sistem".

 

Saat ditanya: Denda apa? Pasal berapa? Siapa petugas yang memindahkan? Jawaban Supervisor TE PLN UPL Tais  Pak Joni: "Dari sistem, Pak. Bayar ke rekening pusat." 

DUGAAN HUKUM:

- UU No. 8/1999 Pasal 4 & 7 — Perlindungan Konsumen: Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Menyembunyikan dasar denda = melanggar hak konsumen secara pidana sesuai Pasal 30 UU 8/1999, ancaman pidana penjara 2–5 tahun.

 

🔫 INTIMIDASI — RAKYAT MEMBAYAR KARENA TAKUT, BUKAN KARENA SALAH:

Warga tua, sederhana, tidak paham aturan — ditagih denda lalu diancam pidana dan penjara. Tetangga saya didenda Rp1,7 juta — dibayar karena takut. Datang Petugas PLN dan Anggota Dit Pam Obvit,Propam membawa senjata lengkap ke rumah warga untuk masalah kelistrikan/perdata? Itu bukan penegakan hukum — itu intimidasi yang dilarang keras.

 

 

 

 

🕌 SETIAP AZAN — LAMPU PADAM. HAMPIR SETIAP HARI PAGI SIANG MALAM — LISTRIK MATI HIDUP. PELANGGARAN HAK BERIBADAH:

Setiap pagi jam 06.00–06.30 — mati-hidup berpuluh-puluh kali. Saat Azan "Allahu Akbar" — lampu padam. Saat Takbir Lebaran & Haji — persis sama. Bertahun-tahun, polanya tidak pernah berubah.

 

 

 

 

🌳 TIANG MASUK PEKARANGAN — TANPA IZIN, TANPA KOMPENSASI. KABEL BERGELANTUNG SAMPAI LUTUT — TIDAK DIPERBAIKI:

Dua tiang PLN berdiri di pekarangan rumah Agus — lahan milik pribadi. Tanpa izin tertulis, tanpa perjanjian, tanpa kompensasi sepeser pun. Kabel bergelantungan menyentuh tanah, setinggi lutut — berbahaya bagi siapa saja. Bertahun-tahun tidak diperbaiki. Alasan PLN: "Tanaman sawit warga yang menghalangi." Padahal UU jelas mengatur kompensasi.

 

 

 

📋 8 PERTANYAAN YANG WAJIB DIJAWAB — TIDAK BOLEH DIHINDARI LAGI:

No. Pertanyaan Dasar Hukum 

1 ❓ Denda Rp2,7 juta itu DENDA APA? Pasal berapa? Tunjukkan secara tertulis! UU 8/1999 Pasal 7 — Informasi wajib jelas & benar 

2 ❓ Kenapa PLN Mobile GRATIS Rp0, kantor minta Rp2,7 juta? Siapa yang buat aturan ganda? UU 8/1999 Pasal 10 — Dilarang harga berbeda tanpa alasan sah 

3 ❓ Kenapa baru didenda 21 tahun kemudian — tepat setelah pemilik meninggal? Di mana pengawasan? UU 30/2007 Pasal 11 — Kewajiban pengawasan berkelanjutan 

4 ❓ Siapa petugas yang memindahkan meteran? Kenapa disembunyikan dari sistem? Pasal 378 KUHP — Menyembunyikan fakta = unsur penipuan 

5 ❓ Kenapa setiap Azan/Takbir lampu padam? Ada gangguan atau sengaja? UU 39/1999 Pasal 22 — Hak beribadah dilindungi UU 

6 ❓ Ke mana uang denda mengalir? Siapa yang memverifikasi kebenarannya? UU 17/2003 Pasal 18 — Keuangan negara wajib transparan 

7 ❓ Siapa yang kirim pihak bersenjata ke rumah warga? Atas nama apa? Pasal 368 KUHP — Pemerasan dengan ancaman kekerasan 

8 ❓ Kabel bergelantungan sampai tanah — kapan diperbaiki? Berapa celaka baru PLN bergerak? Permen ESDM No.18/2015 — Kewajiban keselamatan & Pasal 338 KUHP 

 

 

 

📄 SURAT RESMI DILAYANGKAN — KE EMPAT INSTANSI:

Hari ini pengaduan dikirimkan kepada:

 

 

 

 

🗣️ PERNYATAAN TEGAS: SAYA SIAP BERSAKSI DI MANAPUN:

"81 tahun NKRI merdeka. Tapi di Seluma rakyat belum merdeka dari penindasan. Saya tidak menuntut balas — saya menuntut NEGARA MENEGAKKAN HUKUM. Denda tanpa dasar = pencurian. Ancaman pidana kepada yang tidak bersalah = pemerasan. Tiang di pekarangan tanpa ganti rugi = perampasan hak. Kabel berbahaya tidak diperbaiki = kelalaian membahayakan nyawa. Semua itu ada undang-undangnya. Semua itu ada pasal pidananya. Saya siap dipanggil kapanpun, dimanapun, menghadap siapapun — karena saya berdiri di atas kebenaran dan atas nama hukum yang seharusnya sama untuk semua orang, termasuk untuk PLN."