MEMANAS! KELUARGA MEDIA DIDUGA DIINTIMIDASI, WARTAWAN AGUS–JONI DISEBUT DIANCAM AKAN DIBACOK

NAPALAN,SELUMA — Polemik antara media Warta Global Bengkulu dengan Pemerintah Desa Napalan kembali memanas. Setelah sebelumnya muncul pemberitaan mengenai dugaan intimidasi terhadap wartawan, kini keluarga pihak Kepala Desa Napalan disebut mendatangi atau menghadang keluarga Joni, Pengawas Umum PGM-TV.

Peristiwa yang menjadi sorotan tersebut disebut terjadi pada Kamis, 24 September 2026, ketika istri Joni berada di kawasan Bakal Dalam.

Menurut keterangan yang disampaikan kepada redaksi, seorang perempuan bernama Salma, yang disebut sebagai keluarga Jaya selaku Kades Napalan, menyampaikan kalimat:

“Jangan mintak uang ke Unyut/Jayadi kalau tidak mau panjang urusan ini."

Istri Joni disebut langsung menjawab:

“Saya tidak tahu apa-apa. Itu urusan suami saya. Silakan temui suami saya, bukan saya.”

Redaksi menempatkan pernyataan tersebut sebagai keterangan pihak Joni dan belum sebagai fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan.

Agus, Pimpinan Redaksi Warta Global Bengkulu, menilai apabila ada keberatan terhadap pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan seharusnya berhadapan langsung dengan media atau wartawan yang melakukan peliputan, bukan mendatangi keluarga.

“Jangan mengintimidasi dengan mengancam keluarga Joni. Kalau salah, akui salah. Jangan berani mengintimidasi keluarga media. Temui medianya langsung kalau berani,” ujar Agus.

Menurutnya, tudingan bahwa media meminta uang harus dibuktikan secara terbuka.

“Kalau benar ada wartawan meminta uang, tunjukkan bukti chat, rekaman atau transaksi. Jangan membuat tudingan tanpa bukti,” demikian sikap pihak media.

MEDIA BANTAH PERNAH MEMINTA UANG Warta Global Bengkulu dan PGM-TV 

membantah pernah meminta uang kepada Kades Napalan sebagai imbalan pemberitaan.Pihak media juga menyampaikan bahwa Jaya sebelumnya pernah memberikan rokok dan sejumlah uang yang disebut dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, tetapi pemberian tersebut menurut keterangan pihak media ditolak.Namun, bagian mengenai pemberian rokok dan uang tersebut merupakan keterangan sepihak yang masih perlu dikonfirmasi kepada Jaya dan pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

Demikian pula, tudingan mengenai dugaan korupsi terhadap Kades Napalan tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum hanya berdasarkan pemberitaan atau komentar media sosial, sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau putusan dari lembaga berwenang.

Tangkapan layar yang diterima redaksi memperlihatkan sejumlah komentar Facebook dan percakapan Messenger antara akun Reri Purwitasari dan pihak Warta Global.

Dalam salah satu percakapan, Reri menulis:

Pihak Warta Global kemudian membalas:

“Kami tidak minta tanci, kami beritakan fakta data apa yang kami temukan dan apa yang kami lihat.”

Dalam percakapan yang sama, pihak media juga mempertanyakan:

“Emang kenapa kalau kami beritakan apa sangkut pautnya? Dgn anda?”

Reri kemudian menjawab:

“Masaaaaaa.”

Tangkapan layar lainnya memperlihatkan komentar Reri yang kembali menyinggung persoalan “tanci” atau uang.

Pihak Warta Global membantah:

“Nido kami ndk tancin, kami ndk nginako hebat. Luk apo kadesnya.”

Dari rangkaian percakapan tersebut, yang dapat dipastikan dari tangkapan layar adalah adanya pembicaraan mengenai tudingan atau dugaan permintaan uang. Apakah benar terjadi permintaan uang atau tidak, tetap membutuhkan pembuktian tersendiri.

Persoalan kini bergeser dari sekadar isi pemberitaan menjadi tudingan bahwa media meminta uang.

Maka pertanyaan yang patut dijawab:

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi saling tuduh tanpa pembuktian.

Tetapi penerapan pasal tersebut tidak otomatis hanya karena seseorang merasa tidak nyaman terhadap pemberitaan. Harus dilihat apakah terdapat tindakan yang memenuhi unsur menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers.

Dewan Pers sendiri pada 20 Juli 2026 menegaskan bahwa wartawan yang mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi Pasal 4 ayat (3) UU Pers. Dewan Pers sekaligus mengingatkan wartawan untuk tetap mematuhi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. �

Apabila terdapat pesan WhatsApp, Messenger, atau sarana elektronik lain yang secara langsung berisi ancaman kekerasan atau tindakan menakut-nakuti, ketentuan yang relevan dapat berupa Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE jo. Pasal 45B.

Pasal 29 melarang pengiriman informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Pasal 45B mengatur ancaman pidana paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta berdasarkan ketentuan UU ITE tersebut. �

Namun, kalimat “kalau tidak mau panjang urusan ini” saja belum otomatis membuktikan terpenuhinya unsur pidana tersebut. Konteks, maksud, rangkaian komunikasi, saksi, dan bukti lainnya harus diperiksa penyidik.

Untuk ancaman yang dilakukan secara langsung, ketentuan KUHP juga dapat dipertimbangkan sesuai bentuk ancaman dan unsur yang terbukti. KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku dan memuat ketentuan mengenai berbagai bentuk ancaman, termasuk Pasal 449 untuk ancaman terhadap orang atau barang dalam keadaan tertentu. �

UU Pers sendiri mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi. �

Dewan Pers juga mempunyai mekanisme pengaduan untuk perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik, kegiatan jurnalistik, serta kekerasan terhadap wartawan atau perusahaan pers. �

Bahkan, Dewan Pers pada Februari 2026 menyampaikan bahwa putusan MK terkait Pasal 8 UU Pers memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi dan Dewan Pers sebagai forum utama penyelesaian sengketa pers. �

Artinya, keberatan terhadap pemberitaan dapat diuji melalui mekanisme pers, sementara dugaan ancaman atau intimidasi dapat dilaporkan kepada aparat apabila terdapat dasar dan bukti yang memadai.

Kini persoalan tersebut tidak cukup hanya dijawab melalui komentar Facebook atau percakapan Messenger.

Warta Global Bengkulu menyatakan siap memuat klarifikasi Jaya selaku Kades Napalan, Sekdes, Salma, keluarga Kades, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.