DOKUMEN SPPB PNPM DESA NAPALAN TERUNGKAP, ANGGARAN Rp265,77 JUTA DIPERTANYAKAN

DOKUMEN SPPB PNPM DESA NAPALAN TERUNGKAP, ANGGARAN Rp265,77 JUTA DIPERTANYAKAN

SELUMA — Sejumlah dokumen lama terkait pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Napalan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, kembali menjadi sorotan.

Dokumen yang terlihat dalam foto merupakan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) bertanggal April 2014. Dalam dokumen tersebut tercantum Desa Napalan sebagai lokasi kegiatan dan terdapat sejumlah tanda tangan serta stempel dari pihak pengelola kegiatan, pemerintah desa dan Kecamatan Talo Kecil.

Salah satu dokumen menyebutkan nilai bantuan PNPM-MPd sebesar Rp265.771.500. Dokumen tersebut juga memuat rincian penggunaan anggaran, antara lain kegiatan sarana prasarana/jalan rabat beton, biaya administrasi dan operasional UPK serta biaya administrasi dan operasional TPK.

Dalam berkas pengantar SPPB, turut tercantum sejumlah dokumen pendukung, di antaranya SPPB, RAB, gambar umum desa, peta desa, BA Musrenbangdes, hasil pemetaan RTM, gambar rencana teknis, hasil verifikasi usulan desa, RAB detail, survey harga, foto 0%, serta surat pernyataan kesanggupan pemeliharaan prasarana.

BUKAN SEKADAR ANGKA, REALISASI DI LAPANGAN PERLU DICOCOKKAN

Keberadaan dokumen tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Namun, karena terdapat nilai anggaran dan rincian pekerjaan yang cukup jelas, dokumen itu dapat menjadi dasar untuk melakukan pencocokan antara dokumen perencanaan, realisasi pekerjaan, volume fisik dan pertanggungjawaban keuangan.

Pertanyaan pentingnya adalah:

Apakah seluruh kegiatan yang tercantum dalam SPPB benar-benar dilaksanakan?

Apakah volume pekerjaan sesuai dengan RAB?

Apakah material dan upah sesuai dengan perhitungan dalam dokumen?

Apakah dana Rp265.771.500 seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan?

Di mana lokasi fisik pekerjaan yang dibiayai?

Apakah terdapat laporan pertanggungjawaban dan bukti pembayaran yang sesuai?

Dokumen lain dalam foto juga memperlihatkan tabel volume, satuan, harga dan jumlah anggaran untuk sejumlah pekerjaan. Karena itu, audit dokumen dan pemeriksaan fisik di lapangan menjadi penting apabila ada laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian.

DOKUMEN 2014, TETAPI PERTANYAANNYA MASIH RELEVAN

Berkas tersebut merupakan dokumen program tahun 2014, sehingga persoalan yang muncul harus ditempatkan sesuai konteks waktu pelaksanaannya. Tidak tepat menyimpulkan adanya tindak pidana hanya berdasarkan foto dokumen.

Namun, apabila masyarakat memiliki dugaan bahwa pekerjaan tidak sesuai dokumen, langkah yang dapat dilakukan adalah meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap SPPB, RAB, pencairan dana, laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi dan kondisi fisik pekerjaan.

Inspektorat Kabupaten Seluma maupun aparat penegak hukum dapat melakukan verifikasi apabila terdapat laporan resmi dan indikasi yang memenuhi dasar pemeriksaan.

WARTA GLOBAL: PUBLIK BERHAK MENDAPAT KEJELASAN

Dokumen yang diperlihatkan tersebut layak dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalamnya, termasuk pengelola kegiatan dan pemerintah desa pada periode pelaksanaan program.

Warta Global Bengkulu membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak yang terkait untuk menjelaskan proses pelaksanaan, penggunaan anggaran, kondisi pekerjaan serta pertanggungjawaban program PNPM-MPd Desa Napalan tahun 2014.

Fakta akhir harus ditentukan berdasarkan dokumen lengkap, pemeriksaan fisik dan keterangan pihak berwenang—bukan semata-mata berdasarkan dugaan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.