Jakarta, Bengkulu.wartaglobal.id Isu pergantian Kapolri yang terus digoreng oleh sebagian pihak telah menjelma menjadi tontonan politik murahan yang meracuni akal sehat masyarakat. Padahal, Istana dan DPR sebagai pemegang otoritas sah dalam menentukan keberlangsungan jabatan Kapolri sudah menyampaikan bantahan tegas.
Akan tetapi kenyataannya, bantahan itu seolah tidak berarti bagi mereka yang gemar memelintir isu demi kepentingan sesaat. Dalam konteks inilah wajar jika masyarakat menilai bahwa yang harus diganti bukan Kapolri, melainkan akal sehat pihak-pihak yang memaksakan narasi tanpa dasar itu tetap hidup.
Menggoreng isu yang sudah jelas terbantahkan adalah sebuah tindakan yang menafikan fakta dan logika. Pihak-pihak ini seolah sengaja menutup mata dari kenyataan bahwa tidak ada dasar hukum, tidak ada mekanisme politik, dan tidak ada keputusan resmi terkait pergantian Kapolri.
Mereka menolak tunduk pada rasionalitas dan justru mendorong masyarakat untuk terjebak dalam pusaran opini palsu. Strategi semacam ini jelas bukanlah kritik konstruktif, melainkan serangan manipulatif yang menjadikan isu keamanan negara sebagai alat tawar-menawar politik.
Lebih berbahaya lagi, permainan isu ini tidak hanya menyerang institusi Polri, tetapi juga merusak legitimasi negara. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada demokrasi jika suara sah Istana dan DPR diabaikan begitu saja? Bagaimana kepercayaan pada penegakan hukum bisa terjaga bila Polri dijadikan objek spekulasi politik murahan?
Akibatnya, stabilitas masyarakat terganggu, kepercayaan terhadap institusi melemah, dan energi bangsa tersedot untuk melawan isu-isu fiktif yang seharusnya tidak perlu ada.
Oleh karena itu, mereka yang ngotot menggoreng isu pergantian Kapolri justru menampilkan bahwa akal sehatnya sudah digadaikan demi kepentingan politik. Logika masyarakat dipaksa bersetuju pada ilusi, seolah-olah gosip lebih penting daripada keputusan resmi negara.
Sikap ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rasionalitas yang seharusnya menjadi dasar kehidupan politik yang sehat. Maka, tuntutan yang paling relevan bukanlah pergantian Kapolri, melainkan pergantian cara berpikir para penggoreng isu.
Mereka harus mengganti akal sehat yang rusak dengan logika yang jernih, agar politik tidak terus-menerus dipenuhi dagelan yang mencederai demokrasi.
By Copy *Jakarta, 15 September 2025*
*R. Haidar Alwi*
*Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)*
KALI DIBACA
%20copy.jpg "Bergabunglah Dengan Kami")
