Bengkulu,12 Afril 2024 - Melihat polemik yang terjadi saat ini dikawasan pantai cagar alam BKSDA tepatnya di wilayah kab.seluma yang dijadikan sebagai tempat hiburan rakyat berwisata untuk memproleh keuntungan oknum dan kelompok kelompok tertentu,M Diamin ketua umum Majelis pimpinan nasional(MPN) OMBB Turut berkomentar.
Pasalnya" kegiatan hiburan untuk wisata yang terjadi dibeberapa pantai desa kab.seluma menuai polemik dan kontroversi dikarenakan hal tersebut diadakan diwilayah cagar alam BKSDA yang sampai saat ini belum ada kejelasan letak tapal batas antara cagar alam dengan taman wisata alam(TWA) dan masih berstatus kawasan cagar alam BKSDA.
Saat ditemui dikediamannya ketua umum MPN OMBB M,Diamin mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan beberapa desa dikab.seluma untuk mengadakan hiburan wisata pantai telah menyalahi aturan dan terindikasi dugaan pungli untuk menguntungkan oknum dan kelompok kelompok tertentu.
"Melihat polemik yang terjadi saat ini di beberapa wilayah pantai kab.seluma saya selaku ketua umum MPN OMBB sangat menyayangkan adanya kegiatan tersebut dikarenakan kegiatan itu dilakukan diwilayah kawasan cagar alam BKSDA.bahkan pemerintah melalui BKSDA dan DLH telah mengeluarkan surat edaran bahwasannya kawasan tersebut masih berstatus cagar alam dan dilarang untuk melakukan kegiatan diwilayah tersebut apa lagi dengan melakukan penarikan retrebusi yang terindikasi pungli.
bukan itu saja saya meminta kepada aparatur penegak hukum agar kiranya menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam menyalahi aturan dan indikasi pungli yang terjadi di beberapa pantai yang masih berstatus cagar alam di wilayah kab,seluma.
kita berkaca dari kejadian beberapa waktu lalu dimana kegiatan hiburan yang dilakukan ormas PP di pantai cimoru sewu dihentikan oleh aparat penegak hukum setempat dan ditindak lanjuti atas dugaan pungli yang di lakukan didalam kawasan cagar alam.
Kalau kegiatan yang dilakukan Ormas PP beberapa bulan lalu ditindak lanjuti dengan tegas kenapa polemik yang terjadi saat ini hal yang sama seakan pemerintah,dan APH setempat terkesan tutup mata.
Ada apa......??? (Tegasnya)
Dengan adanya polemik yang saat ini terjadi ketua umum MPN OMBB memintah agar APH,tim Siber Polda,tim Siber Polres Seluma, Pemprov,Pemkab Seluma dan Instansi terkait lainnya untuk segera menindak lanjuti dengan tegas jangan sampai ada istilah anak tiri dan anak kandung.
KALI DIBACA
%20copy.jpg "Bergabunglah Dengan Kami")
No comments:
Post a Comment